HUKUM PERJANJIAN

Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih (Pasal 1313 BW).

Syarat sahnya Perjanjian

Agar suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian

harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW

yaitu :                                                 

1.      sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat

barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak

lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang

tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut

ancaman (Pasal 1324 BW); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai

kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 BW). Terhadap

perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut,

dapat diajukan pembatalan.

2.      cakap untuk membuat perikatan;

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah

bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena prerilaku

yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang

membuat suatu perjanjian.

3.      Suatu hal tertentu;

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka

perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan hanya barang-

barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan

berdasarkan Pasal 1334 BW barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

4.      Suatu sebab atau causa yang halal.

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat.

Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan

lain oleh undang-undang.

Akibat Perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak

(perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya.

Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi

kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak

yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu

perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,

atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan

didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian,

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian berakhir karena :

·         ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu;

·         undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian;

·         para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa

·         tertentu maka persetujuan akan hapus;