HUKUM PERIKATAN

Definisi

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak

dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang

lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

Dari rumus diatas kita lihat bahwa unsur- unsur perikatan ada empat, yaitu :

1. hubungan hukum ;

2. kekayaan ;

3. pihak-pihak, dan

4. prestasi.

Apakah maksudnya? Maksudnya ialah terhadap hubungan yang terjadi dalam lalu lintas

masyarakat, hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada

pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi,

lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan. Untuk

menilai suatu hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukum mempunyai ukuran-

ukuran (kriteria) tertentu.

Hak perseorangan adalah hak untuk menuntut prestasi dari orang tertentu, sedangkan hak

kebendaan adalah hak yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Intisari dari

perbedaan ini ialah hak perseorangan adalah suatu hak terhadap seseorang, hak

kebendaan adalah hak suatu benda. Dulu orang berpendapat bahwa hak perseorangan

bertentangan dengan hak kebendaan. Akan tetapi didalam perkembangannya, hak itu

tidak lagi berlawanan, kadang- kadang bergandengan, misalnya jual- beli tidak

memutuskan sewa (pasal 1576 KUH Perdata).

Sumber Hukum Perikatan

Sumber hukum perikatan adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian ;

2. Undang- undang, yang dapat dibedakan dalam bentuk:

undang- undang semata- mata;

undang- undang karena perbuatan manusia yang

Halal

Melawan hukum

3. Jurisprudensi

4. Hukum tertulis dan tidak tertulis

5. Ilmu pengetahuan hukum

3. Jenis Perikatan

Perikatan dibedakan dalam berbagai- bagai jenis :

1. Dilihat dari objeknya

a.       Perikatan untuk memberikan sesuatu;

b.      Perikatan untuk berbuat sesuatu;

c.       Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Perikatan untuk memberi sesuatu (geven) dan untuk berbuat sesuatu (doen)

dinamakan perikatan positif dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (niet doen)

dinamakan perikatan negatif;

a.       perikatan mana suka (alternatif);

b.      perikatan fakultatif;

c.       perikatan generik dan spesifik;

d.      perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (deelbaar dan

ondeelbaar);

e.       perikatan yang sepintas lalu dan terus- menerus (voorbijgaande dan

voortdurende).

2. Dilihat dari subjeknya, maka dapat dibedakan

a.       perikatan tanggung- menanggung (hoofdelijk atau solidair) ;

b.      b.perikatan pokok dan tambahan ( principale dan accessoir) ;

3. Dilihat dari daya kerjanya, maka dapat dibedakan:

a.       perikatan dengan ketetapan waktu;

a.       b.perikatan bersyarat.

Apabila diatas kita berhadapan dengan berbagai jenis perikatan sebagaimana yang

dikenal Ilmu Hukum Perdata, maka undang- undang membedakan jenis perikatan sebagai

berikut:

1. Perikatan untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu;

2. Perikatan bersyarat;

3. Perikatan dengan ketetapan waktu;

4. Perikatan mana suka (alternatif);

5. Perikatan tanggung- menanggung (hoofdelijk, solidair);

6. Perikatan dengan ancaman hukuman.