HUKUM PERIKATAN DAN PERJANJIAN

HUKUM PERIKATAN

Definisi

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak

dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang

lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

Dari rumus diatas kita lihat bahwa unsur- unsur perikatan ada empat, yaitu :

1. hubungan hukum ;

2. kekayaan ;

3. pihak-pihak, dan

4. prestasi.

Apakah maksudnya? Maksudnya ialah terhadap hubungan yang terjadi dalam lalu lintas

masyarakat, hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada

pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi,

lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan. Untuk

menilai suatu hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukum mempunyai ukuran-

ukuran (kriteria) tertentu.

Hak perseorangan adalah hak untuk menuntut prestasi dari orang tertentu, sedangkan hak

kebendaan adalah hak yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Intisari dari

perbedaan ini ialah hak perseorangan adalah suatu hak terhadap seseorang, hak

kebendaan adalah hak suatu benda. Dulu orang berpendapat bahwa hak perseorangan

bertentangan dengan hak kebendaan. Akan tetapi didalam perkembangannya, hak itu

tidak lagi berlawanan, kadang- kadang bergandengan, misalnya jual- beli tidak

memutuskan sewa (pasal 1576 KUH Perdata).

Sumber Hukum Perikatan

Sumber hukum perikatan adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian ;

2. Undang- undang, yang dapat dibedakan dalam bentuk:

undang- undang semata- mata;

undang- undang karena perbuatan manusia yang

Halal

Melawan hukum

3. Jurisprudensi

4. Hukum tertulis dan tidak tertulis

5. Ilmu pengetahuan hukum

3. Jenis Perikatan

Perikatan dibedakan dalam berbagai- bagai jenis :

1. Dilihat dari objeknya

a.       Perikatan untuk memberikan sesuatu;

b.      Perikatan untuk berbuat sesuatu;

c.       Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Perikatan untuk memberi sesuatu (geven) dan untuk berbuat sesuatu (doen)

dinamakan perikatan positif dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (niet doen)

dinamakan perikatan negatif;

a.       perikatan mana suka (alternatif);

b.      perikatan fakultatif;

c.       perikatan generik dan spesifik;

d.      perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (deelbaar dan

ondeelbaar);

e.       perikatan yang sepintas lalu dan terus- menerus (voorbijgaande dan

voortdurende).

2. Dilihat dari subjeknya, maka dapat dibedakan

a.       perikatan tanggung- menanggung (hoofdelijk atau solidair) ;

b.      b.perikatan pokok dan tambahan ( principale dan accessoir) ;

3. Dilihat dari daya kerjanya, maka dapat dibedakan:

a.       perikatan dengan ketetapan waktu;

a.       b.perikatan bersyarat.

Apabila diatas kita berhadapan dengan berbagai jenis perikatan sebagaimana yang

dikenal Ilmu Hukum Perdata, maka undang- undang membedakan jenis perikatan sebagai

berikut:

1. Perikatan untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu;

2. Perikatan bersyarat;

3. Perikatan dengan ketetapan waktu;

4. Perikatan mana suka (alternatif);

5. Perikatan tanggung- menanggung (hoofdelijk, solidair);

6. Perikatan dengan ancaman hukuman.

HUKUM PERJANJIAN

Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih (Pasal 1313 BW).

Syarat sahnya Perjanjian

Agar suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian

harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW

yaitu :

1.      sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat

barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak

lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang

tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut

ancaman (Pasal 1324 BW); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai

kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 BW). Terhadap

perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut,

dapat diajukan pembatalan.

2.      cakap untuk membuat perikatan;

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah

bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena prerilaku

yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang

membuat suatu perjanjian.

3.      Suatu hal tertentu;

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka

perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan hanya barang-

barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan

berdasarkan Pasal 1334 BW barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

4.      Suatu sebab atau causa yang halal.

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat.

Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan

lain oleh undang-undang.

Akibat Perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak

(perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya.

Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi

kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak

yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu

perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,

atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan

didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian,

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian berakhir karena :

·         ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu;

·         undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian;

·         para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa

·         tertentu maka persetujuan akan hapus;

Subjek dan Objek dalam HUKUM

SUBJEK HUKUM

Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu bertitik tolak dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi).

Dalam dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum. 1. Manusia (naturlife persoon) Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. Namun,

ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subyek hukum yang "tidak cakap" hukum. Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. seperti: 1. Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, atau belum menikah. 2. Orang yang berada dalam pengampunan yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros. 2. Badan Hukum (recht persoon)

Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status "persoon" oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan.

OBJEK HUKUM

Objek hukum adalah segal sesuatu yang berada di dalam peraturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh Subjek Hukum berdaarkan hak dankewajiban yang dimiliki atas Objek hukum juga berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepenting para subjek hukum.

·         Jenis-Jenis Objek Hukum berdasarkan pasal 503-504 KUH perdata :

1.      Benda yang berdsifat kebendaan

Suatu benda yang dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indra, terdiri atas benda berubah atau benda berwujud.

2.      Benda yang bersifat tidak kebendaan

Suatu benda yang dirasakan oleh panca indara saja dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan contohnya merek perusahaan, hak paten, dan ciptaan

KOPERASI

KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA

2.1. SEJARAH KOPERASI

     Koperasi SEJAHTERA BERSAMA (KSB) adalah koperasi yang bergerak dalam berbagai bidang usaha antara lain Usaha Simpan Pinjam dan Usaha Perdagangan yang didirikan pada bulan Januari Tahun 2004. Koperasi SEJAHTERA BERSAMA ingin berperan secara aktif dalam upaya membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Setiap Unit Usaha Koperasi SEJAHTERA BERSAMA dikelola oleh para expertise yang telah memiliki pengalaman di bidangnya, sehingga Unit Usaha Koperasi SEJAHTERA BERSAMA bukan hanya mampu tumbuh dan berkembang serta menghasilkan keuntungan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

2.2. VISI DAN MISI

VISI

Berperan aktif menciptakan masyarakat sejahtera.

MISI

1.    Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2.    Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3.    Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

4.    Menjadi salah satu koperasi terbaik dan terbesar di Indonesia.

2.3. STRUKTUR ORGANISASI

Pembina

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia untuk kantor pusat dan dinas koperasi setempat untuk kantor cabang.

Pengawas

1.    Ir. Tedi Setiadi, ST

2.    Ina Aprilia

Pengurus

Ketua	Iwan Setiawan
Wakil Ketua	Dang Zeany K.
Sekretaris	Ir. Dasep Surahman
Bendahara	Vini Noviani, SH, SS

Unit Usaha dan Anak Perusahaan

1.    SB Finance (Unit Usaha Simpan Pinjam)

2.    SB Mart (Unit Usaha Perdagangan Kebutuhan Pokok)

3.    SB Furniture (Unit Usaha Perdagangan Furniture)

4.    PT. Faryan Nusantara Sejahtera

5.    PT. Cipta Ekatama Nusantara Sejahtera

Mitra Usaha

1.    PT. INDOMARCO PRISMATAMA

2.    PT. GARANT MOBEL INDONESIA (Olympic Group)

3.    PT. FURNIMART MEBELINDO SAKTI

4.    PT. ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA (Bringin Life Syariah)

Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik Dra. Eri Murni, Ak, CPA , Registered Public Accountants and Consultants, Jl. Sawah Lunto No. 48C Manggarai – Jakarta Selatan 12970.

2.4. BADAN HUKUM

     I.     LANDASAN USAHA

1.    Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2.    Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

3.    Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

4.    Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.

5.    Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

6.    Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

7.    Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

  II.     LEGALITAS USAHA

1.    Pengesahan Badan Hukum Nomor: 04/BH/518-DISKOP.UKM/I/2004 tanggal 26 Januari 2004.

2.    Perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Notaris Nomor: 11 tanggal 24 Pebruari 2006, Aluh Sabariah, SH.

3.    Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 81/PAD/MENEG.I/IV/2006.

4.    Surat Izin Usaha Simpan Pinjam dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 44/SISP/Dep.1/II/2010.

5.    Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 517/21/32/366/PB/DU/ BPPT/IV/2009.

6.    Tanda Daftar Perusahaan Koperasi (TDP) Nomor: 10.04.2.65.00292.

7.    Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.300.901.2-404.000.

2.5. ALAMAT KOPERASI

SB Building KSB

Jl. KH. Noer Alie Ruko Tunas Plaza No.8-H, Kalimalang Bekasi 17145

Telp : (021) 4226432

Fax  : (021) 4226433

Email : webadmin@ksusb.co.id

2.6. PENGHARGAAN YANG TELAH DIRAIH

·         The Winner of Indonesian Micro Finance Award 2011

·         The Best of 10 Cooperative From The Largest Hundred Indonesian Coopeative 2012

·         The 1st of Koperasi Serba Usaha (KSU) in Indonesia 2012

DAFTAR PUSTAKA

Hasil observasi langsung ke kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama di daerah Bekasi

Koperasi Sejahtera Bersama. http://www.ksusb.co.id/index.php. (diakses tanggal 20 Januari 2015)

 

Korean Traveling

DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)

Buat para Kpop lovers pasti ingin sekali Traveling ke Korea Selatan, selain ingin  bertemu dengan para Idol yang disukai, alasan lain nya adalah mengelilingi dan menikmati wisata di Korea selatan.

Yupss.. pasti banyak diantara para Kpopers adalah penggemar Drama Korea, seringkali setiap kali kita menonton Drama Korea, kita menemukan Adegan dimana para tokoh nya berpegian di berbagai tempat yang yang ada di Korea, dan rasanya kita ingin sekali kesana dan menikmati pemandangan dan hal-hal unik yang bisa dilakukan disana. Tenang..gak hanya kamu kok yang pengen...saya sebagai pecinta Drama Korea pun sangat menidamkan nya untuk bisa berpergian kesana.

Kali ini saya akan membahas salah satu tempat yang baru-baru ini dibangun di Negara Gingseng tersebut dan sering kali muncul di beberapa scene di Drama Korea seperti “Cunning Single Lady”, “Fated to Love you” dan mungkin beberapa Drama diantaranya.

Dongdaemun Design Plaza atau yang biasa dan suka disebut dengan DDP merupakan salah satu bangunan di Seoul yang betuknya Unik. Mirip dengan pesawat ruang angkasa. Bangunan yang berkarakter futuristic ini adalah karya Zaha Hadid Architecs. Bangunan yang memiliki luas 38.000 meter persegi sudah di buka pada tanggal 21 Maret 2014 lalu. DDP kemudian menjadi pusat untuk Kesenian, Desain, dan Teknologi di Korea Selatan.

Selain bentuk bangunan yang menarik perhatian, agian dalam bangunan tersebut juga sangat unik. Keunikan nya itu tercipta dari taman besar yang bedesain khusus. DDP tidak saja diperuntukan untuk orang tertentu saja tetapi untuk semua orang di berbagai usia. Di DDP anda bisa menemukan Sky Lounge, Ruang seminar, Pusat Media, Pusat pendidikan anak, laboratorium dan arsip, perpustakaan, museum desain, ruang konversi dan ruang pamer. Bangunan super besar ini kemudian menjadi ruang pamer dari berbagai jenis kegiatan, acara, dan pameran penting untuk kebudayaan di Kota Seoul.

Tidak sulit menemukan Bangunan ini karena masih satu komplek dengan pusat perbelanjaan terkenal seperti Doota, Migliore, Hello APM dan juga yang baru dibuka yaitu Lotte Fitin. Berdasarkan info yang saya dapatkan untuk menuju ke DDP ini mudah sekali, tinggal naik Seoul Subway dan turun di Dongdaemun History & Culture Park Station (Seoul Subway Line 4). Keluarlah di exit 1 dan jalan kaki sekitar 5 menit. Setelah itu naik ke atas menuju arah museum. Jika anda bingung tinggal tanya petugas yang banyak disiagakan disana.

So....tunggu apalagi guys ?? ayo segera kumpulkan dan tabungkan uang mu untuk meloncong ke Negeri Gingseng tersebut. Dimana ada Niat disitu pasti ada Jalan. “Keep FIGHTING !!”